Pengertian Dan Macam-Macam Teladan Istrumen Hak Asasi Insan (Ham) Di Indonesia

Kali ini kita akan membahas bahan perihal instrumen hak asasi manusia, referensi instrumen ham, undang-undang ham, dasar aturan hak asasi manusia, macam-macam instrumen ham, keppres perihal ham, uu perihal ham, ham dalam pembukaan uud 1945, uu no 39 tahun 1999, uu ham, isi uu no 39 tahun 1999, pasal pasal ham, dan uu no 26 tahun 2000.

Pengertian Instrumen HAM

Sebagai negara demokrasi, pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan kehidupan rakyatnya yang adil dan sejahtera. Konstitusi negara Indonesia dan aneka macam peraturan perundang-undangan lainnya, yang ada kini ini,telah mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia.

Instrumen HAM adalah alat atau sarana sebagai dasar aturan sumbangan dan penegakan HAM. contoh : pengadilan HAM, The Universal Declaration of Human Rights.

Macam-macam Contoh Instrumen HAM di Indonesia

Berikut ini aneka macam instrumen HAM di Indonesia:

UUD Tahun 1945 (termasuk Amandemen I s.d. IV)
Ketetapan (TAP) MPR Nomor XVII/MPR/1998 perihal Hak Asasi Manusia
Piagam HAM Indonesia Tahun 1998
UU Nomor 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi Manusia
UU Nomor 26 Tahun 2000 perihal Pengadilan Hak Asasi Manusia
UU Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak
UU No. 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Peraturan perundangan-undangan yang lain, seperti:

Keppres Nomor 129 Tahun 1998 perihal Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia.
Keppres Nomor 181 Tahun 1998 perihal Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
UU Nomor 26 Tahun 1998 perihal legalisasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.
UU Nomor 29 Tahun 1999 perihal legalisasi Konvensi Internasional perihal Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Sosial.
Keppres Nomor 40 Tahun 2004 perihal Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2004-2009.
Keppres nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Agar sanggup lebih memahami hak-hak dasar yang dijamin dan dilindungi oleh pemerintah, kau harus mempelajari satu per satu secara lebih terang mengenai hak-hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.